Minggu, 24 Juni 2012

BAB 9 Investasi dan Penanaman Modal


BAB 9 Investasi dan Penanaman Modal 

INVESTASI
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

PENANAMAN MODAL DALAM NEGRI
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal
Penanam modal Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Negeri, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Perusahaan Penanaman Modal Negeri mendapatkan fasilitas dalam bentuk :
·            pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
·            pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
·            pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
·            pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
·            penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
·            keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Negeri yang mendapatkan fasilitas antara lain :
·            Menyerap banyak tenaga kerja
·            Termasuk skala prioritas tinggi
·            termasuk pembangunan infrastruktur
·            melakukan alih teknologi
·            melakukan industri pionir
·            berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
·            menjaga kelestarian lingkungan hidup
·            melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
·            bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
·            industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

PENANAMAN MODAL ASING
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal
Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal asing atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Perusahaan Penanaman Modal Asing mendapatkan fasilitas dalam bentuk :
·            pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
·            pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
·            pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
·            pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
·            penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
·            keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Asing yang mendapatkan fasilitas antara lain :
·            Menyerap banyak tenaga kerja
·            Termasuk skala prioritas tinggi
·            Termasuk pembangunan infrastruktur
·            Melakukan alih teknologi
·            Melakukan industri pionir
·            Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
·            Menjaga kelestarian lingkungan hidup
·            Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
·            Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
·            Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

Sumber:
http://www.jbs.co.id/
http://zakkiakhmad.blogspot.com/2012/06/investasi-dan-penanaman-modal.html

BAB 8 MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB 8 MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

1.Pengangguran
Pengertian Pengangguran
 Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebutkan diantaranya adalah :
  • Pengangguran friksionil, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik.
  • Pengangguran Struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan.
  • Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia.
  • Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena terjadinya penggurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh.
  • Pengangguran Musiman, adalah pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim.
  • Pengangguran Tidak Kentara, adalah pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan.
Ciri-Ciri Pengangguran Di Indonesia
  1. Jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.
  2. Perkembangan inovasi teknologi informasi yang canggih menyebabkan berkurangnya penyerapan SDM.
  3. Persaingan era globalisasi yang ketat membutuhkan SDM yang berkualitas baik IQ maupun EQ dengan standart kerja yang berlaku.
  4. Gengsi yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditawarkan.
  5. Takut menghadapi resiko kerja/usaha, takut gagal.
  6. Malasnya calon pekerja masuk lapangan pekerjaan yang ada karena memilih pekerjaan yang cocok sesuai minat dan besarnya gaji yang diharapkan.
  7.  
2.INFLASI
    Inflasi terjadi apabila
  • Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum.
  • Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.
  Inflasi dapat dibagi dalam :
  • Inflasi ringan jika nilainya berkisar          0% s/d 10%
  • Inflasi sedang jika nilainya berkisar         10% s/d 30%
  • Inflasi berat jika nilainya berkisar            30% s/d 100%
  • Hyperinflasi jika nilainya                          > 100%
Jika dilihat dari sebab-sebab kemuculannya dibagi dalam :
Inflasi karena naiknya permintaan
Inflasi karena naiknya permintaan adalah inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknnya permintaan secara umum.
Inflasi yang terjadi karena naiknnya biaya produksi
Inflasi ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi.
Inflasi yang berasal dari dalam negeri
Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam negeri.
Inflasi yang berasal dari luar negeri
Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi  (harga naik) dinegara asalnya.

Inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya :
  • Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.
  • Kedua, inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas.
  • Ketiga, inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun.
  • Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.
Beberapa sisi positif dari adanya inflasi :
  • Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara.
  • Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya.


Sumber :
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab8-masalah-pokok-perekonomian_indonesia.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v7d9wcfY6scJ:ayurai.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/2011@Ayu-Rai-MASALAH-DALAM-PEMBANGUNAN-DAN-PEREKONOMIAN-INDONESIA.ppsx+ciri-ciri+pengangguran&hl=en&gl=id

BAB 7 KEBIJAKAN PEMERINTAH

BAB 7 KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. KEBIJAKAN SELAMA
Kebijakan Periode selama 1966-1969
Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.
Kebijakan Pelita I
Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.
1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.
2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.
Sasarannya kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.
Kebijakan Pelita II
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
Kebijakan Pelita III
Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.
Kebijakan Pelita IV
Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.
Kebijakan Pelita V
Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama.

2. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan Moneter adalah  proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, yaitu:
  1. Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar.
  2. Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar.
Empat instrument untuk menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.

3. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

4. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI SEKTOR LUAR NEGERI

Kebijakan Menekan Pengeluaran
dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Dengan cara
  1. Memaksa: Mengenakan tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.
  2. Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi


Sumber :

http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/
www.oocities.org/winuardi/BBM.doc
http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/
http://www.scribd.com/03102009/d/24616247-Kondisi-Ekonomi-Indonesia-Pada-Masa-Orde-Baru
http://staffsite.gunadarma.ac.id/mukhyi/index.php?stateid=download&id=27134&part=files(DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM/FAKULTAS EKONOMI/UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA)
 http://herdy92.wordpress.com/2012/04/13/kebijakan-pemerintah/
http://dwi-julyanti.blogspot.com/2012/05/bab-7-kebijakan-pemerintah.html

BAB 6 Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

BAB 6  Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

1.Perdagangan Antar Negara
Efek Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain. Wijono (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan.

Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan ( trade as engine of growth, Salvatore, 2004). Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Tambunan (2005) menyatakan pada awal tahun 1980-an Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa export promotion. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan.

Ketika perdagangan internasional menjadi pokok bahasan, tentunya perpindahan modal antar negara menjadi bagian yang penting juga untuk dipelajari. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Vernon, perpindahan modal khususnya untuk investasi langsung, diawali dengan adanya perdagangan internasional (Appleyard, 2004). Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara, akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara importir. Kemungkinan itu didasarkan dengan melihat perbandingan antara biaya produksi di negara eksportir ditambah dengan biaya transportasi dengan biaya yang muncul jika barang tersebut diproduksi di negara importir. Jika biaya produksi di negara eksportir ditambah biaya transportasi lebih besar dari biaya produksi di negara importir, maka investor akan memindahkan lokasi produksinya di negara importir (Appleyard, 2004).


2.Hambatan Perdagangan Antar Negara

Berikut ini beberapa hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional.
a. Perbedaan Mata Uang Antarnegara
Mata uang yang berlaku di setiap negara berbeda – beda. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.
b . Kualitas Sumber Daya yang Rendah
Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusianya rendah, maka kualitas dari hasil produksi(produk) akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas produk rendah akan sulit bersaing dengan barang – barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional.
c . Pembayaran Antarnegara Sulit dan Risikonya Besar
Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarnya dilakukan secara tunai maka negara pengimpor akan mengalami kesulitan dan resiko yang tinggi, seperti perampokan. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran secara tunai tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L/C.
d . Adanya Kebijaksanaan Impor dari Suatu Negara
Setiap negara tentunya akan selalu melindungi hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin hasil produksinya tersaingi oleh hasil peoduksi dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor.
Apabila tarif impor tinggi maka produk impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada peoduk dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli produk impor. Hal itu akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk melakukan perdagangan.
e . Terjadinya Perang
Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antarnegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan. Hal ini dapat menyebabkan perdagangan antarnegara akan terhambat.
f . Adanya Organisasi – Organisasi Ekonomi Regional
Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi – organisasi ekonomi. Tujuan organisasi – organisasi tersebut adalah untuk memajukan perekonomian negara – negara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara – negara anggota saja. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus untuk negara anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan.
Bentuk – bentuk hambatan perdagangan yang muncul akibat adanya kebijakan ekspor-impor, antara lain:
a. Tarif atau bea cukai
Tarif adalah pembebanan pajak (custom duties) terhadap barang-barang  yang melewati batas kenegaraan. Tarif dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain :
•   Bea ekspor  =  pajak atau bea yang dikenakan terhadap produk yang diangkut menuju negara lain.
•   Bea transit =   pajak yang dikenakan terhadap produk yang melalui wilayah negara lain dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman.
•   Bea impor = pajak yang dikenakan terhadap produk yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara tersebut adalah merupakan tujuan akhir dari pengiriman produk.
•   Uang jaminan impor =  persyaratan bagi importir suatu produk untuk membayar kepada pemerintah sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk di pasar domestik sebelum penjualan dilakukan.
b. Kuota Impor
Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga produknya.
c. Subsidi
Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak yang dipungut pemerintah dari rakyat.
d. Exchage Control
Biasanya, negara – negara yang menggunakan kontrol devisa adalah mereka yang ekonomi lemah. Kontrol ini memungkinkan negara – negara yang ekonominya lebih stabil membatasi jumlah volatilitas nilai tukar mata uang yang masuk / keluar.
e. State Trading Operasion
State Trading Operasion adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor.
f. Peraturan anti-dumping
Politik Dumping adalah menjual suatu barang yang nilainya lebih tinggi dari harga beli, baik dijual di luar negeri maupun dalam negeri tetap mendapat untung. Adapun beberapa motif dari Politik Dumping, yaitu antara lain:
•   Barang-barang yang diminati oeh negara asal, supaya dapat terjual di luar negeri.
•   Memperkenalkan suatu produk dalam negeri ke negara lain.
•   Berebut pasar luar negeri.
Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan internasional adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea – bea.

3. Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesian
Neraca pembayaran (balance of payment) adalah catatan transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lainnya. Terdapat 2(dua) jenis neraca pembayaran, yaitu : neraca perdagangan dan neraca modal.

Transaksi berjalan (current account), mencatat perdagangan barang dan jasa, termasuk pembayaran transfer. Jasa termasuk pengangkutan, pembayaran royalti, dan pembayaran bunga. Jasa juga termasuk pendapatan investasi neto, bunga dan keuntungan dari aset kita dikurangi pendapatan pihak luar negeri dari aset yang dimilikinya di negara lain. Pembayaran transfer terdiri dari pengiriman uang, hadiah dan bantuan. Secara sederhana, neraca perdagangan (trade balance) berisi catatan perdagangan barang.Dengan menambahkan transfer neto ke dalam neraca perdagangan, maka akan mendapatkan sebuah transaksi berjalan.

Perhitungan sederhana neraca pembayaran adalah bahwa setiap transaksi yang meningkatkan pembayaran oleh suatu negara dihitung sebagai defisit dalam neraca pembayaran negara tersebut untuk negara lain, impor mobil, pemberian kepada orang asing, pembelian lahan di luar negeri, atau deposit yang ada di bank di luar negeri. Semuanya merupakan item defisit.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
2. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Situasi neraca pembayaran selama empat tahun pelaksanaan Repelita V secara umum tetap terkendali dalam batas-batas yang wajar. Perkembangan neraca pembayaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, impor dan arus modal luar negeri.

Sejak tahun 1988/89 sampai dengan tahun keempat Repelita V nilai ekspor secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 15,5% per tahun, dari US$ 19,8 miliar pada tahun 1988/89 menjadi US$ 35,3 miliar pada tahun 1992/93 (lihat Tabel V-1). Peningkatan pertumbuhan ini terutama berasal dari laju pertumbuhan ekspor non migas yang meningkat rata-rata 19,5% per tahun sehingga mencapai US$ 24,8 miliar pada tahun 1992/93. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekspor non migas yang pesat ini tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekspor minyak bumi dan gas alam cair. Selama kurun waktu tersebut, ekspor minyak bumi dan gas alam cair masing-masing hanya meningkat rata-rata sebesar 6,2% dan 11,8% per tahun, atau masing-masing menjadi sebesar US$ 6,4 miliar dan US$ 4,1 miliar pada tahun 1992/93.

Sementara itu, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan semakin mantap sehingga semakin mampu berperan sebagai sumber penerimaan devisa utama. Dalam tiga tahun terakhir ini, peranan ekspor non migas dalam nilai ekspor keseluruhan terus meningkat dari 54,6% pada tahun 1990/91 menjadi 64,0% pada tahun 1991/92 dan menjadi 70,3 % pada tahun 1992/93.


4. Peran Kurs Valuta Asing

Setiap negara mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di negara lain dinamakan valuta asing. Misalnya Pak Andre ingin mengimpor alat-alat elektronik dari Singapura. Untuk membayar barang-barang yang diimpornya, Pak Andre harus menukarkan mata uang rupiahnya menjadi mata uang Singapura. Mata uang Singapura ini disebut valuta asing.

Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya merupakan harga di dalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, terdapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut kurs (exchange rate). Misalnya US$1 sama dengan Rp9.200,00, berarti untuk mendapatkan satu dollar Amerika Serikat dibutuhkan Rp. 9.200,00. Kurs valuta asing seringkali mengalami perubahan, kadang menguat, namun terkadang juga melemah. Perubahan ini disebabkan karena permintaan dan penawaran mata uang asing. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Maret 2008 nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar Rp9.200,00 (US$1 = Rp9.200,00). Pada tanggal 1 April 2008, besarnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat Rp9.203,00 (US$1 = Rp9.203,00). Berubahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menunjukkan bahwa harga dollar Amerika Serikat semakin tinggi sehingga dapat disebut dollar Amerika Serikat menguat. Bagaimana dengan kurs rupiah terhadap dollar? Kuatnya nilai dollar terhadap rupiah menyebabkan nilai rupiah menurun.

Sebab-sebab perubahan permintaan dan penawaran valuta asing diantaranya :

* Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri
Semakin banyak masyarakat Indonesia menyukai dan membutuhkan barang luar negeri, maka kebutuhan akan mata uang asing ($) akan semakin banyak pula untuk mendapatkan barang dari luar tersebut.

* Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga
Perubahan iklim investasi yang semakin aman dan menarik dapat menyebabkan arus modal asing makin banyak yang masuk, yang berarti penawaran modal asing berupa dolar meningkat.

* Perubahan tingkat inflasi
Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan komoditi ekspor kita kurang dapat bersaing di pasaran dunia. Karena dengan adanya inflasi yang tinggi, harga ekspor akan terasa mahal. Akibatnya jarang yang mau membeli komoditi ekspor kita. Hal ini identik dengan menurunnya penawaran dollar untuk membeli ekspor kita tersebut.

* Iklim investasi
Prospek dan iklim investasi yang menarik (aman dan tingkat penghasilan yang tinggi) di Indonesia akan turut mempengaruhi banyak tidaknya penawaran dollar ke Indonesia. Semakin menarik maka nilai rupiah akan semakin tinggi (apresiasi).

Mata uang asing dapat diperjualbelikan. Tempat untuk jual beli valuta asing di bank devisa atau money changer. Penghitungan dalam jual beli valuta asing didasarkan pada kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang diberlakukan oleh bank apabila bank menjual mata uang asing. Adapun kurs beli adalah kurs yang diberlakukan oleh bank apabila membeli mata uang asing.

Apabila kita perhatikan di tempat-tempat penukaran valuta asing, harga kurs jual akan lebih tinggi dibandingkan kurs belinya. Mengapa demikian? Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan jual beli valuta asing dapat diperoleh dari selisih kurs jual dengan kurs beli.


Sumber :
   id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional
qyki.blogspot.com/.../peranan-perdagangan-internasional-dalam.html
http://www.scribd.com/doc/17351198/Buku-Ekonomi-Internasional-Lengkap-OK
http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi
http://www.forex.co.id/Kamus/ketajaman-trade-balance.htm
http://putriayum90.blogspot.com/2012/05/bab-10-peran-sektor-luar-negeri-pada.html

BAB 5 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)








BAB 5 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)



Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

secara gari besar APBN terdiri dari pospos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

     APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapar berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan Indonesia.
   
     Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan (lihat tabel 5.1) namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjaman luar negeri, masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai besar dibanding pinjaman luar negeri.
      Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan uapaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadimya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber daya dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group On Indonesia ) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group On Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan.

2. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Proses penyusunan mempunyai empat tujuan , yaitu:
  • Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian
dalam lingkungan pemerintah.
  • Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa public
melalui proses pemprioritasan.
  • Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
  • Meningkatkan transdparansi dan pertanggungjawaban pemerintah DPR/DPRD dan masyarakat
luas.

Factor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.

2. Ketersediaan sumber daya (factor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).

3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

4. Factor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah
yang baru, fluktuasi pasar, perubahan social dan politik, bencana alam, dan sebagainya.


3. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :
1. Penerimaan dalan negeri, yang terdiri dari :
  • pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)
  • pajak pertambahan nilai
  • pajak bumi dan bangunan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)
  • Pajak Lainnya
  • Pajak Perdagangan Internasional
  • Bea Masuk
  • Pajak/Pengutan Ekspor
  • Penerimaan Bukan Pajak
  • Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
  • Bagian Laba BUMN
  • PNPB Lainnya
2. Penerimaan luar negeri
Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia.

4. PERKIRAAN PENGELUARAN

Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu Negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1. Pengeluaran rutin dan
2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :
- Pengeluaran untuk belanja pegawai
- Pengeluaran untuk belanja barang
- Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
- Dan juga pengeluaran lain-lain

Sedangkan Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :
- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.
- Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah
- Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain

Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :
- Sektor produksi
- Sektor distribusi
- Sektor konsumsi masyarakat
- Sektor keseimbangan perekonomian

Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :

1. PENGELUARAN INVESTASI
-> Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang
2. PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
-> Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
-> Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang
5. PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah


5. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:
Penerimaan Dalam Negeri dari Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
  • Produksi minyak rata-rata per hari
  • Harga rata-rata ekspor minyak mentah
  • Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas
Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
  • Pajak penghasilan
  • Pajak pertambahan nilai
  • Bea masuk
  • Cukai

BAB 4 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

BAB 4 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan


1. Struktur  Produksi
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
  • Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
  •  Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
  • Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

2. Pendapatan Nasional
    Pendapatan nasional dapat di artikan sebagai suatu angka atau nilai yang mengembangkan seluruh produksi, pengeluaran, taupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indicator ekonomi dalam hal :
  • Menentukan laju tingkat pertumbuhan perekonomian suatu  Negara
  • Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi
  • Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarat suatu Negara dengan Negara lain.
Meskipun demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara. Ada fator lain di luar pendapatan yang akan berpengaruh pada kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif.
    Adapun tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran kemakmuran dan kesejahteraan adalah :
  • Dedley Seers mengemukakan 3 masalah dalam mengukur tingkat pembangunan suatu Negara yaitu : Tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran, Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.
  • J.L. Tamba mengemukakian 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia yaitu : kesehatan dan keamanan, pendidikan keahlian dan standart hidup, pendapatan, pemukiman.
  •  Hendra esmara mengemukakan 3 komponen yang perlu di perhatikan dalam mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara yaitu : penduduk dan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendapatkan nilai atau angka indicator tersebut digunakan tiga pendekatan perhitungan, yakni:
  •  Pendekatan produksi
  • Pendekatan pengeluaran
  • Pendekatan pendapatan
Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :
  • Konsep kewarganegaraan, dan
  • Konsep kewilayahan
Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia Dengan Pendapatan Produksi (GDP).
               GDP (Gross Domestic Product) Atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakuan oleh semua sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.
               Yang perlu diingat saat perhitungan tersebut jangan sampai terjadi perhitungan ganda (double counting) yang apat menyebabkan pendapatan nasional (GDP) tampak lebih besar, hal ini akan merugikan karena Indonesia akan tampak cukup maju dan makmur sehingga bantuan luar negeri akan dialihkan ke Negara yang lebih membutuhkan. Padahal sebenarnya kita membutuhkan bantuan tersebut untuk dana pembangunan.
Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia Dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP).
               GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dari menjumlahkan semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarganegara Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Cara memperoleh GNP berbeda dengan GDP, jika GDP dibatasi oleh wilayah sedangkan GNP dibatasi oleh kewarganegaraan. Artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.
Ilustrasi Perhitungan :
Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk konsumsi)            XXX
Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi)                            XXX
Pengeluaran pemerintah (government expenditure)                     XXX
Sektor luar negeri / ekspor netto                                                           (XXX) +
               Pendapatan nasional GNP Indonesia                                     XXX
Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia Dengan Pendekatan Pendapatan (NI)
               NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya di dapat dengan cara menjumlahkan semua hasil / pendapatan yang diperoleh semua pelaku/ sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI ini lah yang tampaknya oleh kalangan akademis dinotasikan denhan Y.
Ilustrasi perhitungan :
Pendapatan dari sektor rumah tangga berupa gaji/upah            XXX
Pendapatan dari seektor swasta laba, misalnya                              XXX
Pendapatan pemerintah                                                                            XXX
Pendapatan sektor luar negeri, devisa misalnya                             XXX    +
               Pendapatan Nasional Indonesia (NI)                                    XXX
Dengan demikian jika ditulis dalam bentuk formula adalah:
• GDP = GNP – Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi.
• GDP = GNP – (Penerimaan f. produksi WNI di LN – Penerimaan f. Produksi WNA di Indonesia)
Untuk menyesuaikan GDP & GNP dengan NI :
• NI = GNP – Depresi – Tx tak langsung.
               Dimana GNP dikurang Depresi disebut dengan NNP (Net National Product )
• NI = GDP – Depresi – Tx tak langsung.
               Dimana GDP dikurang depresi disebut dengan NDP (Net Domestic Product)
Beberapa istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional :
1.  Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan (Y disposible)
Formula :
Y disposible = NI + Tr – Tx langsung, dimana
               Tr = government transfer, subsidi pemerintah
               Tx = pajak langsung.
1. Y pribadi
Formula :
Y p = Yd – Tx pribadi, dimana
               Yp = Pendapatan nasional pribadi
               Yd = Pendapatan nasional disposible

3. Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Adapun secara umum penyebab kemiskinan diantaranya:
  1.  Kemalasan.
  2. Kebodohan dan pemborosan.
  3. Bencana alam.
  4. Kejahatan, misalnya dirampok
  5. Genetik dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua yang miskin

Sumber :
http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf
 http://marchtavaissta.wordpress.com/2012/04/26/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

BAB 3 Peta Perekonomian Indonesia


BAB 3 Peta Perekonomian Indonesia


1.Letak Geografis Indonesia
    Indonesia merupakan Negara kepulauan,dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 Ha. Keadaan demikian dapat emnjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perekonomian kita,dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita. Banyak pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan dan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia akan banyak pilihan produk yang dapat di kembangkan sebai komoditi perdagangan, baik pasar local maupun internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut bisa menjadi sumber penerimaan Negara melalui pariwisata.
    Namun kenyataannya juga bisa menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian juga jika masing banyak pihak luar yang secara illegal mengambil kekayaan alan Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk di lakukan pengawasan seperti biasa. Selanjutnya Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan bebrapa produk hasil bumi dan industry menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan itu di perlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia untuk memenagkan pasar local maupun dunia. Negara Indonesia pun terkenal akan hasil kaya bahan tambang, salah satunya jenis tambang itu adalah minyak bumi yang pernah menjadikan Negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, walaupun saat ini minyak bumi tidak terlalu menjadi primadona dan andalan komoditif ekspor Indonesia, namun Indonesia masih mempunyai hasil tambang yang lain yang masih bisa membantu devisa Negara. Negara Indonesia juga menempati posisi strategis terletak antara dua benua dan dua samudra, Indonesia pun pernah menjadi Negara singah dan transaksi antar benua. Dengan demikian membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia,yang perlu di lakukan adalah dengan menyediakan sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, bandara, dan insflastruktur lainnya.

2.Mata Pencaharian
    Dari keseluruhan wilayah yang di miliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal di antaranya bahwa :
o Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar adalah sector pertanian, yang tinggal di pedessan seperti pertanian, perikanan, peternakan, dll.
o Konstribusi sektor pertanian terhadap GDP secara absolute masih dominan, namun jika di banding di luar pertanian menampilkan adanya penurunan dalam prosentase.
o Yang perlu di waspadai dalam sektor pertanian adalah, bahwa komoditi sektor pertanian relative tidak memiliki nilai tambahan yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan sektor lain, sihingga masyarakat desa yang bekerja sebgai petani semakin tertinggal dengan masyarakat kota.
Langkah-langkah yang dapat di tempuh untuk mengatasi diantaranya adalah :
o Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranamya bidang petani
o Meningkatkan nilai tambah komoditi petani, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar local saja.
o Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
o Menunjang kegiatan transmigrasi.

3. Sumber Daya Manusia
    Penduduk Indonesia sebelum orde baru  pertumbuhannya masih cukup tinggi +/- 2,8%, dan setelah orde baru mulai berkurang mulai Repelita I sampai IV pertumbuhan penduduk hanya berkisar 2,1% sampai dengan 2,3%, dan 1,9%. Sebagai salah satunegara berkembang, Indonesia menghadapi masalah sumber daya manusia di antaranya :
o Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
o Penyebaran yang kurang merata
o Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan banyak masalah bagi Negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah di lakukan oleh pemerintah adalah :
o Program keluarga berencana
o Meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendikan formal maupun informal.
Penyebaran penduduk yang tudak merata juga menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan kaya. Seperti pulau jawa yang tampak menguntungkan menjadi serbuan perpindahn penduduk dari daerah lainnya, sehingga derah yang di luar jawa yang sudah tertinggal dari srgi ekonomi sekamin tertinggal. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di pulau jawa sehingga persaingan tenaga kerja menjadi sangat tinggi dengan kondisi upah tenaga kerja akan menjadi rendah. Dengan upah yang rendah akan berakibat timbulnya penggangguran,kriminalitas,dll. Tindakan yang dapat dan telah di lakukan oleh pemerintah adalah :
o Penyelenggaraan program transmigrasi
o Memperbaiki dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah tertinggal.
Komposisi penduduk yang tidak seimbang juga dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar, akibatnya terjadi masa tunggu sedangkan kebutuhan tidup tidak bisa menerima istilah tunggu. Dengan demikian perlu secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga kerja muda dengan pendidikan forman maupun informal. Langkah yang akn dan telah di tempuh pemerintah adalah :
o Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum untuk bisa di sesuaikan dengan ilmu khusus yang lebih sesuai dengan ilmu pembangunan.
o Menciptakan sara dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung.
Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal berikut :
1.    Memperluas lapangan kerja
2.    Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan
3.    Membina dan menjaga para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang di awali oleh UUD 1945
4.    Meningkatkan peranan pasar kerja
5.    Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja.

4.Investasi
    Investasi di Indonesia berperan penting untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia. Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana besar dari selisih penerimaan kdan pengeluaran rutin pemerintah. Namun pemerintah tidak dapat terus-meneus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut, perlu di gunakan upaya tambahn guna membantu memenuhi dana investasi pembangunan. Upaya tersebut adalah :
o Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas
o Mengusahakan adanya pinjaman luar negri yang memiliki syarat lunak
o Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing
o Lebih meningkatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkereditan.

Sumber:

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4 - Peta Perekonomian Indonesia
.pdf